Di Tengah Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas Plat Merah Terparkir di Depan Tempat Pijat di Kendari, Publik Pertanyakan Penggunaannya? 

KENDARI, KILAUNEWS.COM || Penggunaan fasilitas negara kembali menjadi sorotan. Sebuah kendaraan berpelat merah nomor polisi DT 1427, yang diduga merupakan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, terpantau terparkir di depan sebuah tempat pijat dan refleksi keluarga di Kota Kendari, Jumat malam, 28 Agustus 2026.

Pantauan media, kendaraan tersebut berada di lokasi sekitar pukul 19.51 WITA, tepat di depan Pijat Rileks Refleksi Keluarga, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, kawasan depan SMK Negeri 2 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keberadaan kendaraan berpelat merah tersebut di lokasi pada malam hari memunculkan pertanyaan publik mengenai peruntukan dan penggunaan fasilitas pemerintah di luar jam kerja.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai tempat yang didatangi, melainkan apakah kendaraan yang diduga merupakan aset pemerintah tersebut digunakan sesuai peruntukan dan kewenangan yang diberikan kepada pengguna.

Pengguna: “Saya Lagi Demam, Habis dari Kantor”

Saat dikonfirmasi media mengenai keberadaan kendaraan tersebut, pengguna memberikan penjelasan bahwa dirinya datang ke tempat refleksi karena sedang mengalami demam.

“Bukan tempat tidak baik didatangi, saya lagi demam habis dari kantor jadi saya datang di refleksi untuk pijat kepala,” ujarnya.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan dan menunjukkan bahwa pengguna telah memberikan klarifikasi mengenai alasan dirinya berada di lokasi.

Namun demikian, alasan tersebut belum secara otomatis menjawab pertanyaan mengenai status penggunaan kendaraan dinas.

Jika kendaraan tersebut memang merupakan kendaraan dinas pemerintah, maka hal yang perlu diperjelas adalah apakah pengguna memiliki kewenangan menggunakan kendaraan tersebut untuk perjalanan setelah menyelesaikan aktivitas kantor, serta apakah perjalanan tersebut masih berkaitan dengan tugas kedinasan atau merupakan kepentingan pribadi.

Terpantau Malam Hari, di Luar Jam Kerja

Kendaraan DT 1427 terpantau berada di lokasi sekitar pukul 19.51 WITA.

Waktu tersebut berada di luar jam kerja pemerintahan pada umumnya. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian karena kendaraan dinas merupakan fasilitas pemerintah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, berada di luar jam kerja tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran.

Dalam kondisi tertentu, pejabat atau aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas kedinasan di luar jam kerja. Karena itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta mengenai tujuan perjalanan, kewenangan pengguna, serta aturan internal dan ketentuan pengelolaan kendaraan dinas yang berlaku.

Publik Pertanyakan: Untuk Dinas atau Kepentingan Pribadi?

Pertanyaan utama yang kini muncul adalah apakah kendaraan DT 1427 digunakan untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pribadi.

Jika pengguna memang baru selesai menjalankan tugas kantor dan kemudian menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan pribadi, maka perlu dilihat lebih lanjut apakah penggunaan tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi kendaraan dinas yang bersangkutan.

Sebaliknya, apabila terdapat tugas kedinasan atau dasar penggunaan resmi, maka hal tersebut perlu dijelaskan kepada publik agar persoalan tidak berkembang menjadi dugaan yang tidak berdasar.

Karena itu, instansi pemilik kendaraan memiliki posisi penting untuk memberikan klarifikasi.

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Penggunaan Aset Pemerintah Harus Transparan

Sorotan terhadap kendaraan tersebut datang di tengah dorongan pemerintah terhadap efisiensi anggaran.

Dalam situasi ketika pemerintah meminta seluruh jajaran untuk menghemat dan menggunakan sumber daya secara efektif, pengawasan terhadap aset pemerintah menjadi semakin relevan.

Kendaraan dinas bukan hanya berupa unit kendaraan. Pengoperasiannya juga berkaitan dengan anggaran bahan bakar, perawatan, pemeliharaan, pajak, dan biaya operasional lainnya.

Karena itu, penggunaan kendaraan dinas idealnya memenuhi prinsip tepat guna, sesuai kewenangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik tentu tidak ingin fasilitas yang dibeli dan dibiayai melalui anggaran pemerintah justru digunakan tanpa kejelasan dasar dan peruntukannya.

PP 94/2021 Mengatur Disiplin PNS

Dalam konteks aparatur sipil negara, salah satu ketentuan yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Aturan tersebut mengatur kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Namun, penerapan hukuman disiplin tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Harus ada pemeriksaan dan pembuktian mengenai perbuatan yang dilakukan serta ketentuan yang dilanggar.

Dengan demikian, keberadaan kendaraan DT 1427 di depan tempat refleksi tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pengguna telah melakukan pelanggaran disiplin.

Yang diperlukan adalah klarifikasi dan pemeriksaan administratif apabila memang terdapat dasar untuk itu.

Keppres 68/1995 dan PermenPAN-RB 87/2005 Perlu Diluruskan

Sejumlah aturan lama sering dijadikan rujukan dalam pembahasan penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja.

Namun, perlu ditegaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah sudah tidak berlaku karena telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.

Demikian pula PermenPAN-RB Nomor 87 Tahun 2005 yang mengatur pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja juga sudah tidak dapat diposisikan sebagai aturan yang masih berlaku.

Karena itu, pemberitaan mengenai kendaraan dinas harus menggunakan dasar hukum yang masih berlaku, termasuk aturan mengenai disiplin PNS, pengelolaan barang milik daerah, serta ketentuan internal pemerintah daerah mengenai kendaraan dinas.

Hal tersebut penting agar kritik terhadap penggunaan fasilitas negara tetap tajam, tetapi tidak kehilangan akurasi hukum.

Jika Terbukti Disalahgunakan, Apa Konsekuensinya?

Apabila melalui pemeriksaan resmi ditemukan bahwa kendaraan dinas digunakan tidak sesuai peruntukan atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kedinasan, maka instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan sesuai aturan.

Bentuk tindakan bergantung pada jenis pelanggaran dan status pengguna. Dalam konteks disiplin PNS, hukuman disiplin diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan.

Apabila penggunaan kendaraan juga menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau aset daerah, persoalan tersebut dapat memiliki konsekuensi administratif maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, tidak tepat apabila sejak awal langsung menyimpulkan bahwa pengguna pasti terkena sanksi atau wajib mengganti seluruh biaya kendaraan hanya karena kendaraan terlihat berada di lokasi tertentu.

Fakta dan hasil pemeriksaanlah yang menentukan.

Instansi Terkait Perlu Buka Suara

Jika benar kendaraan DT 1427 merupakan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sejumlah pertanyaan publik patut dijawab secara terbuka.

Pertama, kendaraan tersebut tercatat sebagai aset instansi mana?

Kedua, siapa pengguna resmi kendaraan tersebut?

Ketiga, apakah pengguna memiliki kewenangan menggunakan kendaraan tersebut pada malam hari?

Keempat, apa tujuan perjalanan kendaraan pada Jumat malam, 28 Agustus 2026?

Kelima, apakah terdapat tugas kedinasan atau dasar administratif yang melandasi penggunaan kendaraan tersebut?

Keenam, apabila perjalanan tersebut merupakan kepentingan pribadi, apakah penggunaan kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan internal pemerintah daerah?

Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan lokasi kendaraan.

Bukan Persoalan Tempat Pijat, tetapi Akuntabilitas Aset Negara

Perlu ditegaskan, sorotan ini bukan untuk menghakimi tempat pijat atau refleksi yang didatangi.

Pengguna kendaraan juga telah memberikan alasan bahwa dirinya datang karena sedang demam dan membutuhkan pijat kepala.

Yang menjadi perhatian publik adalah status kendaraan dan peruntukan penggunaannya.

Sebuah kendaraan pemerintah melekat dengan tanggung jawab penggunaan aset negara atau daerah. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah fasilitas tersebut digunakan sesuai aturan.

Jika ternyata penggunaannya sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka klarifikasi resmi akan mengakhiri polemik.

Namun, jika pemeriksaan justru menemukan adanya penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai ketentuan, maka instansi terkait harus mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku.

Publik Menunggu Kejelasan DT 1427

Keberadaan mobil dinas DT 1427 pada Jumat malam tersebut pada akhirnya menyisakan satu pertanyaan utama:

“Apakah kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi?”

Pertanyaan itu hanya dapat dijawab secara objektif melalui klarifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, transparansi penggunaan aset pemerintah bukan lagi sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap disiplin aparatur dan tata kelola keuangan serta aset daerah.

Publik tentu berharap setiap fasilitas pemerintah digunakan secara bertanggung jawab, karena biaya pengadaan, operasional, dan pemeliharaannya pada akhirnya berkaitan dengan anggaran yang berasal dari negara atau daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, instansi pemilik kendaraan, maupun pengguna kendaraan DT 1427 untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan koreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaksi akan mengikuti perkembangan dan menempatkan setiap klarifikasi sebagai bagian dari upaya menjaga pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim / Red