Perkuat Marwah Organisasi, Direktur Hukum DPP LSM GMBI Siapkan Program Pembinaan Hukum Nasional

BANDUNG KILAUNEWS.COM – Muh Ansar S., S.H., yang dikenal dengan sapaan Adv. Ansar S.H., C.PT, resmi menerima amanah sebagai Direktur Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI).

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum DPP LSM GMBI Nomor: 1126-002/SK/KETUA UMUM/DPP/LSM-GMBI/X/2026/Add tentang Penetapan Susulan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat LSM GMBI Jabatan Direktur Hukum, yang ditetapkan di Kabupaten Bandung pada 15 November 2026.

Surat keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP LSM GMBI, Moh. Fauzan Rachman, S.E. Penetapan ini merupakan bagian dari penyempurnaan struktur kepengurusan DPP LSM GMBI sekaligus penguatan fungsi kelembagaan, khususnya pada bidang hukum.

Dengan amanah tersebut, Ansar akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam Direktorat Hukum DPP LSM GMBI sesuai ketentuan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta arahan Ketua Umum.

Dalam keterangannya, Ansar menyampaikan bahwa amanah yang diberikan bukan sekadar jabatan struktural, melainkan tanggung jawab moral dan organisasi yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

“Ini bukan semata-mata tentang jabatan, tetapi tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Saya menyadari bahwa amanah ini menuntut komitmen, integritas, serta keberanian untuk menjalankan fungsi hukum secara profesional dan bertanggung jawab,” ungkap Ansar.

PERKUAT PERLINDUNGAN HUKUM SELURUH KELUARGA BESAR GMBI

Lebih lanjut, Ansar mengungkapkan bahwa salah satu perhatian utama Direktorat Hukum ke depan adalah mendorong penguatan sistem perlindungan dan pendampingan hukum bagi seluruh keluarga besar LSM GMBI, di mana pun berada.

Program tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh tingkatan organisasi, mulai dari DPP, WILTER, Distrik, KSM hingga Kelompok Kerja (POKJA).

Menurutnya, setiap kader dan keluarga besar GMBI perlu mendapatkan akses informasi, edukasi, konsultasi, serta pendampingan hukum sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ke depan, kami ingin Direktorat Hukum tidak hanya hadir ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga mampu melakukan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi dan pembinaan hukum. Kami ingin seluruh keluarga besar GMBI memiliki pemahaman hukum yang baik serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” tegasnya.

SIAPKAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PEMBENTUKAN PARALEGAL GMBI

Selain penguatan perlindungan hukum, Ansar juga menyampaikan rencana program pendidikan dan pembekalan Paralegal bagi seluruh keluarga besar LSM GMBI.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam memahami dasar-dasar hukum, hak-hak masyarakat, teknik konsultasi dan pengaduan hukum, penyusunan administrasi perkara, serta mekanisme pendampingan masyarakat sesuai batas kewenangan Paralegal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan Paralegal tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur dengan melibatkan unsur DPP serta jajaran organisasi di tingkat WILTER, Distrik, KSM hingga POKJA.

“Harapan saya, ke depan setiap wilayah memiliki kader-kader yang memahami dasar hukum dan mampu menjadi penghubung bagi masyarakat yang membutuhkan informasi serta akses bantuan hukum. Kita ingin membangun keluarga besar GMBI yang tidak hanya kuat dalam solidaritas organisasi, tetapi juga cerdas, sadar, dan taat hukum,” tambahnya.

Ansar menegaskan bahwa penguatan Direktorat Hukum bukan untuk menjadikan hukum sebagai alat menghadapi pihak lain, melainkan sebagai instrumen perlindungan, keadilan, edukasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia juga berharap program-program tersebut dapat dibangun melalui koordinasi dan sinergi bersama Ketua Umum, jajaran pengurus DPP, serta seluruh struktur organisasi LSM GMBI di berbagai wilayah Indonesia.

Menutup keterangannya, Ansar menyampaikan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata, bukan sekadar simbol maupun kedudukan organisasi.

“Jabatan boleh menjadi kebanggaan, tetapi pengabdian harus menjadi pembuktian. Saya ingin kehadiran Direktorat Hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga besar GMBI dan masyarakat luas.”

Amanah baru ini menjadi langkah pengabdian Ansar dalam memperkuat kelembagaan LSM GMBI, menjaga marwah organisasi, serta mendorong terwujudnya keluarga besar GMBI yang sadar hukum dan terlindungi secara hukum.

 

 

Laporan EK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles