Soroti Pemberitaan Kasus Arisan Rp602,5 Juta, Kuasa Hukum Marni Sabna Minta Hak Jawab
MAKASSAR KILAUNEWS.COM – Tim kuasa hukum Marni Sabna membantah tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan senilai Rp602,5 juta yang dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka meminta media massa mengedepankan prinsip keberimbangan dan melakukan verifikasi sebelum menyajikan informasi kepada publik.
Bantahan tersebut disampaikan tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Daeng Ansar Syamsuddin melalui Adv. Ansar, S.H., C.PT dan Jumadi Mansyur, S.H., sebagai respons atas pemberitaan sebelumnya terkait dugaan perkara arisan tersebut.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/SK/DAS/LAW FIRM/XI/2026, tim kuasa hukum menyampaikan sejumlah klarifikasi atas informasi yang dinilai belum menggambarkan secara utuh posisi dan keterangan kliennya.
Salah satu hal yang dibantah adalah pernyataan bernada menantang yang sebelumnya dikutip dalam pemberitaan. Menurut tim kuasa hukum, Marni Sabna mengaku tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diberitakan.
Selain itu, kuasa hukum juga mengklarifikasi foto transaksi yang disertai keterangan “Saat Terlapor Menerima Uang”. Mereka menegaskan, berdasarkan keterangan Marni Sabna, uang dalam transaksi jual-beli hak arisan tersebut bukan diterima oleh kliennya, melainkan oleh anggota arisan yang menjual hak arisannya kepada pihak pembeli.
Untuk memperkuat klarifikasi tersebut, tim kuasa hukum menyebut sejumlah anggota arisan, di antaranya Mona, Ani, Sinar, dan Mila, bersedia memberikan surat pernyataan terkait proses transaksi yang dipersoalkan.
“Kami menghormati hak pelapor untuk menempuh jalur hukum. Namun, kami meminta agar pemberitaan tetap mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah,” tegas tim kuasa hukum.
Mereka juga berharap media yang telah memberitakan perkara tersebut memberikan ruang hak jawab dan kesempatan kepada Marni Sabna untuk menyampaikan klarifikasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi secara utuh dari seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Tim kuasa hukum menegaskan akan terus mengawal dan memastikan hak-hak hukum kliennya terpenuhi selama proses penanganan perkara di Polda Sulsel. Mereka juga menyatakan menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berjalan.
“Adanya laporan polisi tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Semua tuduhan harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti melalui proses hukum yang berlaku,” tutup Ansar dan Jumadi.
Hingga kini, perkara tersebut masih harus dilihat berdasarkan proses hukum dan pembuktian oleh pihak berwenang. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan keterangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Laporan EK
